Taram, Desa Terbaik Nasional, Sebuah Grand Design Model Desa Adat Indonesia

indonesiasatu, 13 Feb 2020, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

SUMBAR - Nagari Taram dipilih sebagai contoh pelaksanaan nilai adat sebagai bahan perumuskan grant design “model pengembangan pemerintahan nagari sebagai model pelaksanaan nilai-nilai adat bagi pemerintahan desa adat di Indonesia”. Dalam perumusan Model itu dilakukan penelitian di nagari itu di samping beberapa nagari lainnya di Sumbar. Artinya di samping Nagari Taram, juga Nagari Indrapura, Nagari Koto Besar, Nagri Lubuk Malako, Nagari Belimbing ditambah Nagari Sijunjung lokasi 2 kampung adat nasional: Padang Ranah dan Tanah Bato. 

Penelitian di Nagari Taram itu sedang berjalan. Penelitian dan perumusan hasilnya sebagai Model tadi, dilakukan tim peneliti tiga perguruan tinggi besar di Sumatera Barat (Sumbar). Pelaksanaan penelitiannya dipasilitasi LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) Kemenkeu RI dengan mitra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat. Tim peneliti tiga perguruan tinggi besar di Sumbar itu ialah Dr. Aklaml dari UIN (Universitas Islam Negeri) Imam Bonjol, Dr. Hasanuddin Dt.Tan Patiah dari Unand (Universitas Andalas) dan UNP (Universitas Negeri Padang) diketuai Dr. Welhendri Azwar Dt. Pangulu Basa beserta anggota Hurriyatul Akmal, Yurisman, Muliono, Ijum, Mufti, Yuli, Melisa dari UIN Imam Bonjol. 

Welhendri Azwar menyebut alasan pemilihan Nagari Taram di samping nagari lainya yang dijadikan contoh. Justru Taram selain diakui sebagai Desa Terbaik Nasional Regional I Sumatera, juga diakui nagari yang punya speksifik dari 79 nagari di Kabupaten 50 Kota. Spesifikasinya, Taram punya kelembagaan dan struktur adatnya masih kuat dalam dinamika mekanisme pelaksanaan nilai adat dan norma hukum adat yang secara bersama-sama dihormati pemerintah dan masyarakat hukum adatnya.

Taram, Desa Terbaik Nasional
Walinagari Taram Defrianto Ifkar, S.Si dalam FGD Taram oleh LPDP, 7-8 Februari 2020, mengakui sudah menerima penghargaan sebagai Desa Terbaik Nasional Regional I Sumatera, diserahkan Mendagri Tjahjo Kumolo di Jakarta, 16 Agustus 2019. Nagari Taram sebagai desa terbaik nasional diraihnya, menurut Kabid Pemerintahan pada Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat Azwar, SE adalah setelah berhasil mengungguli Nagari Ampiang Parak Kabupaten Pesisir Selatan, Desa Sikabu Kota Pariaman dan Nagari Cubadak Kabupaten Tanah Datar pada kompetisi desa/ nagari dan lurah terbaik di Sumatera Barat tahun 2019. Keunggulan Taram ini selain kuat pelaksanaan nilia adatnya juga memiliki walinagari cerdas, banyak melakukan inovasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum terintegrasi dengan penyelenggaraan adat di nagarinya meski sebatas kompetensi adat kepala desa. 

Sebenarnya, sudah sejak lama terngiang Nagari Taram ini menjadi objek studi para sosiolog Nasional. Nagari ini luasnya 6.059 Ha, penduduk sekarang 8000 jiwa pada 2500 kepala keluarga (KK). Justru di nagari ini banyak fenomena (peristiwa) sosial yang menarik pada aspek penyelenggaraan pemerintahan integrasi penyelenggaraan adat. Pertama kali saya pernah mencatat, Nagari Taram diperkenalkan narasumber Pelatihan Penelitian Agama (PPA) Kemenag RI kerjasama LIPI yang saya ikuti selama 6 bulan pada tahun 1986. 

Pelatihan Penelitian Agama (PPA) yang bergengsi tadi itu diselenggarakan di Jakarta, kerja penelitiannya di Lampung dan penulisannya di Bogor. Narasumber PPA tadi berdasarkan beberapa hasPernah dil penelitian tahun 1970-han, bersemangat betul menyebut Nagari Taram yang saat itu punya walinagari seorang anak muda yang cerdas. Walinagari fenomenal itu piawai menghadapi dan memecahkan berbagai permasalahan sosial adat dan termasuk harta komunal MHA (Masyarakat Hukum Adat) Nagari Taram termasuk sengketa ulayat. Artinya pelaksanaan norma hukum adat dihormati bersama itu fokus ke perdamaian adat. Sekarang muncul lagi Walinagari cerdas mengantarkan nagarinya sebagai desa terbaik I Nasional, ialah Defrianto Ifkar, S.Si.

Inovasi Taram dan Pengembangan “DTW Budaya dan Religi”
Keberhasilan nagari Taram ini diapresiasi Bupati 50 Kota Irfendi Arbi. Pernah disebutnya, keberhasilan itu berpangkal dari walinagarinya, didukung Masyarakat Hukum Adat dipimpin penghulu dengan datuk andiko dalam limbago adatnya. Masyarakat Desa di Taram berdaya, sebut kagum Kadis PMD Provinsi Sumbar Syafrizal Dt. Nan Batuah sekembali dari Taram baru-baru ini. Fakta ini disebutnya dengan bangga dalam rapat Tim Ahli Konsolidasi Kelembagaan Adat Provinsi Sumatera Barat DPMD Sumbar dan dalam rapat Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari (Bakor-KAN) Sumatera Barat. 
Demikian pula Kepala Dinas Pemberdayan Masyarakat Desa/ Nagari Alzudri Prama Putra seperti dilansir dalam pemberitaan, walinagari/ pemerintah Nagari Taram banyak menciptakan inovasi (pembaharuan) dan melahirkan produk unggul. Tingkat pelayanannya dalam sistem dan standar yang jelas, yakni Pelayanan Administrasi Terpadu Nagari (PADAN) dan diaturnya denga Peraturan Nagari (Perna) Taram No.57 Tahun 2018.

Potensi  masyarakat nagari yang terampil bertukang dirangkul berpatisipasi dan difasilitasi dengan memberi basis kelembagaan, yakni Kelompok Tukang Nagari Taram dengan memo teknik S-TUNA (Swadaya TUkang NAgari). S-TUNA ini dipasilitasi dengan kebijakan SK Wali Nagari Nomor 32 Tahun 2018. Secara substansial, intinya mengatur, tenaga tukang untuk bekerja selama satu hari dalam seminggu tanpa dibayar, dan dinilai serta dihargai sebagai partisipasinya kepada nagari.

Selain itu berbagai program inovasi ditawarkan, yang mengantarkan Taram sebagai pelopor dalam banyak hal. Dalam aspek kesehatan Taram dinobatkan sebagai desa Swa-JKN dengan program  JKN KIS. Justru Taram serius. Tak cukup door to door menggugah partisipasi masyarakat peserta program beriyur, juga disediakan funding support pembiayaan JKN berbasis potensi nagari. Pun data penerima manfaat dari program lainnya seperti PKH, RASTRA dan BDT dirintegrasikan. Karenanya kepeloporan Taram yang spesifik ini direward langsung Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes sebagai kepala Badan Penyelengara Jaminan sosial (BPJS).

Inovasi lainnya dalam catata saya, Taram memperkuat ketahanan identitas nagarinya menangkal kearifan lokal dan adat tidak tergerus pengaruh negatif global. Dalam hal ini walinagari dan pemangku adat menggugah masyarakat Sato Sakaki (ikut serta sekaki) dalam membangun Nagari. Prakteknya cinta nagari, yakni masyarakat beriyuran sukarela. Iyuran itu digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan mempertahankan identitas nagari secara adat, misalnya pemanfaatan tanah ulat sebagai pemakaman nagari Taram dalam 7 komunitas suku. 

Dalam aspek pengembangan Taram sebagai DTW (Daerah Tujuan Wisata) nasional dan wisman, pemerintah nagari Taram membenahi objek wisata budaya agraris-turism dan wisata religi. Dalam hal wisata budaya agraris-turism, prakteknya menggerakan masyarakat adat bersama pemangku adat Taram, mengekspilistkan pengalaman bertani sawah yakni mengelola “Kapalo Banda” (Kepala Tali Irigasi Bandar). Selin itu untuk intensifikasi pertanian kelompok Dasawisma berhasil dimotivasi membuat pupuk cair. Bahanya dari limbah nasi sisa rumah tangga di Taram, yang produknya ramah lingkungan.

Demikian pula dalam pengembangan wisata religi, dilakukan dengan mengekspilisitkan pengalaman besar kehidupan beragama. Di antaranya memelihara dan menata kelola aset penginggalan sejarah Islam dan adat budaya yang menjadi cagar budaya. Objek utama adalah Surau Tuo. Di surau tuo ini terdapat makam (versus kubur) keramat tokoh kharismatik yang mengharumkan nama nagari Taram. Banyak pengunjung berziarah ke makam keramat ini setiap 27 Rajab, baik jamaah tarekat syatari maupun naqsyabandi dari berbagai daerah. Dalam penyelenggaraan  wisata religi Surau Tuo Taram ini dilakukan kerjasama Kelompok Sadar Wisata berbasis BUMNAG (Badan Usaha Milik Nagari) Taram.

Yang bermakam di surau tuo Taram itu ialah pendiri surau tuo sendiri Syekh Taram nama lengkapnya Syekh Taram (Syekh Ibrahim Mufti). Surau ini pernah menjadi sentra pengembangan Islam abad ke-17. Di sampingnya ada pula makam Syekh Muhammad Nurdin. Kata Walinagari Defrianto, Syekh Taram ini asalnya dari Palestina, belajar dengan Syekh Ahmad Qusasih di Madinah. Ia seangkatan dengan Syekh Abdul Rauf Singkel Aceh. 

Abdul Rauf Singkel ialah salah satu guru dari ulama Sumbar yang mengembangkan Islam di pantai Barat Sumatera abad ke-17. Mereka para Syekh yang berguru kepada Syekh Abdul Rauf, yakni Syekh Burhanuddin Ulakan dan teman-temanya Syekh Buyung Muda Pulutpulut Bayang, Syekh Supayang (Syekh Muhsin) Solok, Syekh Tigo Baleh Bukittinggi, Syekh Muhammad Nasir Koto Panjang - Padang dan Syekh Khalidin Lubuk Ipuh. Selain yang ber-6 ini diduga pula Syekh Bawani dari Bawan antara Agam dan Pasaman Barat. Para ulama ini banyak menulis kitab agama dan sastra Islam, bagian dari referensi dan bibligrafi Islam yang sangat berharga sebagai maha karya ulama Sumbar.

Di antara fakta Syekh Ibarahim Mufti Taram ini seangkatan dengan Syekh Abdul Rauf Singek, ditandai dengan benda cagar budaya yang ada di Surau Tuo Taram itu. Angku Mudo Khalis Afria Putra, MA ulama muda dari 50 Kota ahli pernaskahan, menyebut di Surau Tua Taram yang pernah menjadi sentra pendidikan Islam di 50 Kota, Minangkabau dan Pantai Sumatera umumnya itu, terdapat stempel “cap mohor” Syekh Abdul Rauf Singkel di samping tongkatnya sendiri serta naskah klasik dan manuskrip ulama. Heru yang juga ahli naskah ulama menyebut di surau Taram terdapat banyak naskah klasik, tetapi sudah banyak hilang dan yang ada tingkat keterbacaannya sudah lemah, karena sudah tua tak terawat. Dari 14 naskah yang tersisa ada 10 naskah dalam kondisi buruk, disimpan pelihara oleh turunan ke-13 Syekh Ibrahim Mufti yang fungsinya di Surau Tuo Taram pernah menjadi salah seorang dari 3 “Urang di Muko (3 Orang di Depan) di Taram, ditugaskan sukunya mengurus Surau Tuo Taram itu.

Surau Tuo yang dilatari Bukit Lambuku yang unik itu, adalah simbol terintegrasinya agama dan adat di Taram. Justru Surau Tuo ini adalah Balai Persidangan Kerapatan Permusyawaratan Tertinggi dalam pengambilan permufakatan dalam masyarakat hukum adat Taram. Pungsinya sebagai lembaga tinggi, mengatasi persidangan lainnya dalam adat seperti tempat persidangan kerapatan adat di Balai Tangah dan di Balai Koto di setiap suku pada 7 suku di Taram. Lokasinya berdekatan dengan Masjid Qiramah. Keduanya menjadi identitas Taram, bahwa adatnya dipraktekan ber-sandi dengan syara’ (agama). Di antara Surau Tuo dan Masjid Qiramah yang berfungsi masjid jamik di nagari Taram terdapat “tabek” (kolom ikan) bagian identitas tata perkampungan adat yang asri. 

Masjid Qiramah ini bagian dari syarat nagari Taram secara adat. Justru masjid di dalam “Undang dalam Nagari” di Minang, menjadi syarat berdirinya nagari. Namun menariknya penyelenggaraan masjid ini oleh pemangku adat diserahkan kepada pemerintah nagari menjalankan fungsinya sebagai “masjid jamik“, agar terpelihara kebersihan (tunazhzhafa) dan keindahan (tuthayyaba) sebagai persyaratan utama masjid. Oleh pemerintahan nagari diserahkan tata kelolanya kepada DKM (Dewan Kemakmuran Masjid). Sungguhpun demikian pertanggungan jawabnya tetap tidak lepas dari adat yakni kepada  “urang dimuko” (orang di muka). “Urang Dimuko” itu yakni Imam, Katik (Khatib) dan Bila (Bilal) ada pada setiap suku dari 7 suku di Taram. 

Di lain pihak penyelenggaraan Surau Tuo tetap diatur secara adat. Pengelolaannya oleh limbago adat (MHA yang mempunyai hak asal usul dan hak tradisional adat secara turun menurun). Dalam pelaksanaannya secara bergilir suku yang 7 yang tanggung jawabnya per-3 tahun sekali. Sehari-hari ditugaskan “urang dimuko” (orang yang di depan), ialah imam, khatib dan bilal yang ada pada setiap suku nan-7. Tiga fungsionaris ini terdapat pada setiap suku yakni 7 suku di Taram. Terakhir Surau Tuo diselenggarakan “urang dimuko” dari suku melayu, menggantikan “urang di muko” dari suku Petopang. Urutan pergiliran 7 suku basis “urang di muko” itu adalah: piliang gadang, bodi, sumpadang, simabua, petopang, melayu dan piliang laweh.

Pesidangan Adat dan Tingkatannya di Taram
Nagari Taram pemerintahannya terdiri dari Pemerintah Nagari dengan walinagari Defrianto Ifkar dan Badan Musyawarah (Bamus) Nagari Taram diketuai pemangku adat AF Dt.KTGN Mudo. Sedangkan struktur pemangku adatnya ialah penghulu urang nan-24 (terdiri dari Tuanku 21 yakni iman, katik dan bila disebut urang dimuko, dan 3 qadhi sebagia hakim adat). Dalam 7 suku. Terdapat ninik mamak yang aktif lk.150 orang termasuk datuk penghulu andiko. Pemerintah dan adat berintegrasi, putus dalam persidangan adat di Surau Tuo. 

Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) Taram Dasrul Dt. Indo Marajo Nan Panjang menjelaskan keunikan Taram dari 79 Nagari di Kabupaten 50 Kota Sumbar. Di antara keunikannya, dijelaskan dalam beberapa aspek. Taram mampu mengintegrasikan penyelenggaraan urusan umum pemerintahan dan penyelenggaraan adat meskupun sebatas kompetensi walinagari. 

Dalam hal penyelenggaraan adat Taram punya norma hukum yang dihormati bersama. Tata kelola ulayat misalnya, Dt. Indo Marajo nan Panjang menjelaskan, nagari (baik adat maupun pemerintah) tak punya ulayat. Yang mempunyai ulayat, hanyalah 7 suku sebagai modal dan harta komunal suku. Namun dalam penyelenggaraannya berdasarkan musyawarah mengambil mufakat. Bahkan tidak saja musyawarah dalam tata kelola ulayat di masing-masing suku dan nagari, urusan politik dan pemerintahan pun seperti pemilihan anggota Bamus (Badan Musyawarah) tidak terlepas dari musyawarah untuk membulatkan kesepakatan adat.

Dalam pelaksanaan musyawarah di kerapatan/ persidangan adat nagari Taram, diatur sesuai dengan struktur adat dalam pengambilan mufakat. Dalam pengambilan mufakat terintegrasi adat dan syara’ (agama), berjenjang naik dan bertangga turun. Persidangan proses musyawarah di tingkat suku ditempatkan di Balai Koto dihadiri tuo kampung pucuk sebagai imam, panglimo sebagai khatib, bandaro sebagai bilal dan pada suku tertentu (suku piliang, suku bodi dan suku Simabua) dihadiri kampung yang berfungsi qadhi (hakim adat). 

Nilai adat dan norma hukum adat dan syara’ yang disepakati masih dihormati. Nilai itu sebagian masih tertuang rapi seperti disajikan Tambo Surau Subarang Taram yang disimpan Abuya H.Angku Mudo Sawir berasal dari peninggalan Syekh Duhan Dt. Manggung (1895-1970) dan ditransliterasi Apria Putra Angku Mudo Khalis yang menemukan tambo ini. Isi meliputi hukum syara’, adat dan akal (dapat berbentuk regulasi). Syekh Sulaiman al-Rasuli pernah saya kutip dalam disertasi, menyebut, bahwa melanggar hukum itu celaka. Melanggar hukum syara’ (Islam) menjadi kafir, melanggar hukum adat menjadi punah dan melanggar hukum akal menjadi gila.

Persidangan adat mempertimbangkan adat dan syara’ itu secara bertingkat. Kalau tidak putus di Balai Koto seperti disebut sebelumnya, pengambilan mufakat naik ke persidangan Balai Tangah diselenggarakan “urang nan-24 (Orang yang 24)”. Tak terdapat kesepakatan, dibawa naik ke Surau Tuo untuk bermufti (minta fatwa) pada ulama, yang musyawarahnya kerapatannya dihadiri “Tuanku nan-21 (Tuanku yang 21) yakni ulama dalam 3 fungsi: imam, katik (khatib) dan bila (bilal) adat pada setiap 7 suku. Kemufakatan kemudian di antar diantar kembali turun ke Balai Tangah dan dari Balai Tangah ke Balai Koto tingkat suku.

Struktur Suku dan Kempimpinan
Di Nagari Taram terdapat 7 komunitas masyarakat adat dalam bentuk 7 suku. Setiap suku dipimpin penghulu dan datuk andiko (pimpinan kaum/ jurai). Struktur kepimpinan ditentukan lapisan fungsi jabatan “kampung”. 

Pertama, suku Melayu mempunyai 3 kampuang. Tiga kampung itu: (a) kampuang pucuak fungsinya sebagai tuo kampuang dengan peran sebagai imam; (b) kampuang bandaro perannya sebagai bila (bilal), dan (c) kampuang palimo perannya sebagai katik (Khatib).

Kedua, suku Bodi punya 4 kampung, yakni: (a) kampuang pucuak fungsinya sebagai tuo kampuang dengan peran sebagai imam; (b) kampuang bandaro perannya sebagai bila (bilal), dan (c) kampuang palimo perannya sebagai katik (Khatib) dan (d) kampung qadhi perannya sebagai qadhi (hakim adat).

Ketiga, suku Piliang Gadang 4 kampung, yakni: (a) kampuang pucuak fungsinya sebagai tuo kampuang dengan peran sebagai imam; (b) kampuang bandaro perannya sebagai bila (bilal), dan (c) kampuang palimo perannya sebagai katik (Khatib) dan (d) kampung qadhi perannya sebagai qadhi (hakim adat).

Keempat, suku Piliang Laweh punya 3 kampung. Tiga kampung itu: (a) kampuang pucuak fungsinya sebagai tuo kampuang dengan peran sebagai imam; (b) kampuang bandaro perannya sebagai bila (bilal), dan (c) kampuang palimo perannya sebagai katik (Khatib). 

Kelima, suku Simabua punya 4 kampung, yakni  yakni: (a) kampuang pucuak fungsinya sebagai tuo kampuang dengan peran sebagai imam; (b) kampuang bandaro perannya sebagai bila (bilal), dan (c) kampuang palimo perannya sebagai katik (Khatib) dan (d) kampung qadhi perannya sebagai qadhi (hakim adat).

Keenam, Suku Petopang punya 3 kampung, yakni: (a) kampuang pucuak fungsinya sebagai tuo kampuang dengan peran sebagai imam; (b) kampuang bandaro perannya sebagai bila (bilal), dan (c) kampuang palimo perannya sebagai katik (Khatib).

Ketujuh, suku Sumpadang punya 3 kampung, yakni: (a) kampuang pucuak fungsinya sebagai tuo kampuang dengan peran sebagai imam; (b) kampuang bandaro perannya sebagai bila (bilal), dan (c) kampuang palimo perannya sebagai katik (Khatib). 

Dari 7 suku di Taram masing-masing suku terdapat ada 3 fungionaris (Imam katik, bila pada suku Pitopang, suku Piliang Lawe, suku Melayu dan suku Supadang) dan ada 4 fungsionaris (imam, katik, bila dan qadhi pada tiga suku Piliang Gadang, suku Bodi dan suku Simabur). Fungsi Imam, Katik, Bila dan Qadhi itu melekat pada nama kampungnya. Seperti tadi disebut, (1) “Kampuang pucuk” dipimpin tuo kampuang peranannya sebagai imam. (2) Kampuang Palimo sebagai katik (khatib), (3) Kampuang bandaro sebagai bila (bilal) dan (4) Kampung qadhi dipimpin qadhi (hakimadat). Dijumlahkan dari 7 suku tadi ada 24 fungsionaris, terdiri dari 21 fungsionaris (imam, katik dan bila) dan 3 fungsionaris (yakni qadhi). Orang yang 24 itulah yang menjadi pemilik nagari Taram 7 Suku. Di Balai persidangan adat, mereka duduk dengan susunan: (1) “Urang Dimuko” yakni Pucuk (imam), Bandaro (fungsi bila) dan Palimo (fungsi katik)  dan disusul Qadhi (sebagai hakim adat). Mereka mengambil mufakat dalam musyawarah perwakilan orang yang 24 duduk di balai persidangan adat disebut Balai Adat. Mereka mewakili 150 lebih datuk penghulu andiko yang ada pada setiap suku.

Hasanuddin peneliti dari Unand, mencatatan sistem musyawarah Minangkabau ini luar biasa, melebih demokrasi barat yang selalu menimbulkan konflik. Ia menyebut musyarah adalah inti demokrasi Nagari-nagari di Minangkabau, yang sebenarnya diwarisi dari nilai yang dihagai bersama bersumber dari syara’ (Islam), ..syawirhum fi l-amri (bermusyawarahlah kamu dalam membahas dan mengambil keputusan). Kalau dicermati nilai musyawarah inilah yang diadopsi Pancasila menjadi sila keempat, yakni kedaulatan rakyat “kerakyatan” yang dipimpin nilai dasar “hikmah”, nilai instrumental “kebijaksanaan”, dalam forum “musyawarah” dengan quorum “perwakilan” sebagai nilai praksis. Artinya kata Dr. Akmal peneliti dari UNP, bahwa demokrasi one men one put (satu orang satu suara) gaya Barat itu tidak pernah berakar dari adat budaya masyarakat hukum adat Nusantara Indonesia, khusunya di Minangkabau. Justru inti musyawarah mufakat ini inti dan titik berangkat pengembangan pemerintahan nagari sebagai model pelaksanaan nilai adat pemerintahan desa adat di Indonesia, yang bakal dirumuskan.

DR. Yulizal Yunus

Akademisi dan Pemerhati Adat Istiadat Minangkabau

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu